Bimtek Penyelenggaraan Urusan Persandian Dorong Penguatan Keamanan Siber di Papua Selatan

Papua Selatan, 16 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan siber dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang persandian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tanggal 15–16 Oktober 2025 di Provinsi Papua Selatan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemerintah daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan keamanan informasi, antara lain:

  1. Optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

  2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) ke NATCSIRT BSSN.

  3. Penyusunan profil pemerintah daerah sebagai peta faktual pembinaan Pemda.

  4. Pengisian instrumen indeks KAMI (Keamanan Informasi).

  5. Peningkatan keterampilan teknis melalui instalasi Wazuh sebagai sistem deteksi keamanan siber.

Pada 15 Oktober 2025, kegiatan diawali dengan sesi optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik BSrE yang disampaikan secara daring oleh Sdr. Herlan. Dilanjutkan dengan penyampaian maksud kegiatan serta dorongan registrasi TTIS oleh Ibu Marcelina, dan paparan penyusunan profil Pemda oleh Kartika Wibowo. Hari pertama ditutup dengan Bimtek pengisian instrumen indeks KAMI yang dipandu oleh Sdr. Rindu Alifa.

Kemudian pada 16 Oktober 2025, peserta mengikuti Bimtek instalasi Wazuh yang difokuskan bagi Diskominfo Provinsi Papua Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan:

  1. Segera melakukan registrasi TTIS ke NATCSIRT BSSN.

  2. Mengisi survei profil keamanan siber daerah yang akan menjadi dasar pembinaan keamanan siber tahun 2026–2029.

  3. Melengkapi instrumen indeks KAMI secara benar dan tepat waktu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua Selatan semakin siap menghadapi tantangan keamanan siber dan mampu melaksanakan penyelenggaraan urusan persandian secara optimal sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh BSSN.

 

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan

  • Tags:
  • 120 Tahun Masuknya Injil
  • 1447
  • 200 kupon
  • 2025–2029
  • 32
  • 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
  • 8 Aksi Konvergensi
  • AMDAL
  • APBD Pemprov
  • ASN

Share post :