DPRP Papua Selatan Gelar Rapat Paripurna Bahas Aset 2024 dan LPPD 2025
Kamis,13 Agustus 2026
Merauke - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan menggelar rapat paripurna untuk membahas manajemen aset Tahun 2024 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025,
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, rapat paripurna dewan pada hari ini memiliki makna yang sangat strategis bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Safanpo menyebut, pembahasan mengenai hasil dan tindak lanjut program, khususnya terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025.
Lanjut dia, serta efektivitas manajemen aset Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
merupakan wujud bersama bersama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang baik.
"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah memberikan dukungan, pendampingan, serta rekomendasi konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan,"kata dia dalam rapat paripurna DPRP Papua Selatan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Safanpo, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai bahwa pengelolaan sumber daya dan tata kelola keuangan daerah bukan sekadar persoalan administratif.
Lebih dari itu, kata dia, hal tersebut merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut LPPD Tahun 2025, lanjut dia, Pemerintah Daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah telah berupaya menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan.
"Namun demikian, kami menyadari bahwa masih diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan program, sistem pengendalian, serta tata kelola keuangan daerah,"ujarnya.
Oleh karena itu, menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pemeriksa perlu terus diperkuat agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan,"kata dia.
Safanpo mengatakan, berkenaan dengan pengelolaan dan pengamanan aset daerah, khususnya terhadap hasil evaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengamanan, penataan, dan pemanfaatan aset daerah.
Ia menyebut, beberapa langkah strategis yang akan terus dilakukan antara lain, pertama, meningkatkan integrasi dan validasi data aset.
Pemerintah daerah akan memastikan seluruh aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak, dapat terdata secara valid, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Aset daerah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian.
Pengawasan terhadap aset daerah akan terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kehilangan, penyalahgunaan, maupun permasalahan administrasi aset di masa yang akan datang.
Ia menambahkan, upaya tersebut membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah. Pengelolaan aset tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 121 Tahun Injil Merauke
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
