Gubernur Apolo Safanpo Apresiasi DPD-RI Perjuangkan Dana Otsus Tak Dipangkas
Sabtu,13 September 2025
Gubernur Apolo Safanpo Apresiasi DPD-RI Perjuangkan Dana Otsus Tak Dipangkas
Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengapresiasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) memperjuangkan dana otonomi khusus (Otsus) agar tak dipangkas pemerintah pusat
Apresiasi itu disampaikannya disela-sela pertemuan sekaligus konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di ruang rapat kantor gubernur setempat, Sabtu (13/9/2025) malam.
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Tapi juga meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait pembangunan Kantor DPD dikawasan pusat pemerintah Salor.
Dalam pertemuan, Gubernur Apolo menjelaskan terkait sejarah perkembangan Papua yang baru saja membangun ketika daerah lainnya seperti Aceh dan Ambon lebih dahulu membangun setelah Indonesia Merdeka.
Papua baru saja bergerak untuk membangun sekitar 1961, untuk itu sangat membutuhkan dukungan. Itulah sebabnya Papua meminta kekhususan dan afirmasi.
"Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh,"kata Gubernur dalam pertemuan.
Gubernur mengapresiasi DPD RI yang memperjuangkan agar dana Otsus tak dipangkas oleh pemerintah pusat.
Ia mengatakan, dana Otsus diperuntukan untuk percepatan pembangunan di Papua, kalau pemerintah pusat memotong dana itu, maka Papua tertinggal.
"Untuk itu, kami sangat apresiasi dan berterima kasih karena DPD RI sudah memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipotong,"ujarnya.
Dia menyebut, pembangunan kantor gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lanjut dia, lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus Papua Selatan tak cukup untuk pembangunan ketiga kantor tersebut, hanya Rp1,3 triliun dalam satu tahun.
Untuk itu, kata dia, Papua Selatan membutuhkan dukungan dan bantuan agar mengejar ketertinggalan pembangunan sehingga bisa tercapai.
Sementara terkait permintaan pembangunan Kantor DPD di kawasan pusat pemerintahan, menurut dia, Pemerintah Papua Selatan sangat mendukung dan bakal terus mengawalnya.
Sebelumnya dalam pertemuan itu, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri berharap pusat pemerintahan di Salor tak pindah-pindah seperti daerah lainnya di tanah air.
Ia juga berharap agar kedepan Gubernur Papua Selatan membangun Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Menurutnya, pihaknya tengah memperjuangkan dan meminta kepada pemerintah pusat agar tak ada efisien anggaran untuk Papua, permintaan itu sudah disetujui.
"Itu merupakan perjuangan DPD RI perwakilan dari Papua di pusat,"kata Hasan Basri.
Hasan meminta pembangunan kantor DPD dapat direalisasikan dan tidak jauh dari kawasan pemerintahan di Salor.
Hasan juga meminta kepada Gubernur Apolo Safanpo agar memberikan dukungan penuh dan hibah tanah untuk pembangunan kantor tersebut.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- ASN
