Gubernur Apolo Terima Ratusan Pendemo Pencaker OAP Terkait Hasil Tes CPNS
Rabu,2 Juli 2025
Gubernur Apolo Terima Ratusan Pendemo Pencaker OAP Terkait Hasil Tes CPNS
Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menerima perwakilan dari ratusan warga orang asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja OAP provinsi setempat saat berunjuk rasa di depan kantornya, Rabu (2/7/2025)
Ratusan pendemo itu tak terima dengan hasil tes kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas kuota penerimaan 1.000 orang CPNS yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada Pemprov Papua Selatan di 2024 lalu.
Saat menerima perwakilan pendemo di ruang rapat, Gubernur Apolo bakal menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk meminta audiensi di Jakarta terkait terkait hasil tes CPNS yang dianggap janggal.
"Kita sebenarnya sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengusulkan kebutuhan pegawai sebanyak-banyaknya,"kata Gubernur Apolo saat bertatap muka dengan pencaker.
Sebenarnya, kata dia, kalau empat kabupaten ini mengusulkan kebutuhan pegawainya, bisa ditampung. Tetapi karena empat kabupaten ini tidak mengusulkan bahkan menyatakan bahwa tidak membutuhkan pegawai akhirnya semua mendaftar ke provinsi.
Lanjut dia, ini menjadi pelajaran, jika pemerintah pusat memberikan kuota pegawai lagi, empat kabupaten yang ada harus membuka lowongan penerimaan pegawai.
"Bapak akan terima aspirasi dari adik-adik, saya akan cek data yang dikasih satu persatu,"ujar dia.
Gubernur Apolo menegaskan, jika memang terbukti ada kesalahan maka akan diberikan sanksi.
"Karena penyelenggaran penerimaan CPNS ini oleh pemerintah pusat maka saya akan minta Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Papua Selatan sama-sama ke Kemen-PAN RB dan bertemu menteri terkait hasil tes ini,"kata dia.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak mungkin melampaui keputusan menteri, tetapi meminta kebijaksanaan menteri.
"Beliau (MenPAN-RB) itu orang tua kita, pasti dia akan memberikan solusi, kalau memang tidak bisa dibatalkan maka kita minta kuota tambahan untuk mengakomodir anak-anak kita yang belum mendapatkan kesempatan,"ujar dia.
Gubernur Apolo menjelaskan bahwa kuota sisa yang belum terpenuhi sebanyak 200 itu ditahan dulu lantaran pemerintah pusat meminta optimalisasi. Contoh optimalisasi semisal kuota di Dinas Lingkungan Hidup lima orang, yang lulus 1-5 orang, enam dan selanjutnya tidak lulus maka ditambah lima orang lagi.
"Kalau optimalisasi ini dilakukan maka adik-adik ini tidak dapat juga, dari pada optimalisasi lebih baik kita buka ulang pendaftarannya supaya adik-adik ini bisa daftar kembali sebagai tambahan,"kata dia.
Mengapa demikian, lanjut dia, lantaran kuota 200 itu ada yang tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ada yang tidak lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak bisa membuka formasi, yang bisa membuka formasi adalah KemenPAN-RB.
"Waktu itu adik-adik mendaftar ke kementerian bukan ke pemerintah daerah (pemda), pemda tidak punya link,"ujarnya.
Gubernur Apolo menegaskan, jika memang dari data yang dikasih, kalau benar-benar kuota yang dikasih untuk Orang Asli Papua (OAP) tetapi dikasih ke non OAP akan diberi sanksi, karena memang tidak boleh.
"Karena kita sudah sepakat bersama diawal, kalau memang ditengah perjalanan ada yang main curang, memang harus kita tegakan hukum disitu,"kata dia.
Lebih lanjut dia menegaskan, data-data yang dikasih dan dikantongi diharapkan dicek secara bersama lagi. Ini era keterbukaan informasi dan komunikasi sulit untuk saling membohongi.
"Kita mau baku tipu itu susah, apa yang kita bicara itu orang cari melalui mesin-mesin pencari seperti google, yahoo, apakah ini benar atau tidak. Saat ini kita duduk dan berbicara, orang lagi mengecek betul tidak apa yang dibicarakan,"ujar dia.
Gubernur Apolo menyebut, saat ini sulit memanipulasi berita, memanipulasi informasi sudah tidak bisa, apalagi pejabat.
"Jadi, kalau kita menyatakan sesuatu yang tidak ada dasar dan tidak ada basis datanya sekarang ini orang langsung tahu bahwa kita berbohong,"tegas dia.
Oleh karena itu, tegas dia, saat ini jika membicarakan sesuatu harus berhati-hati, bukan hanya pejabat saja, tetapi semua.
"Kita bicara hal yang tidak benar, orang langsung menilai kita hal yang tidak benar,"ujarnya.
Untuk itu, data-data yang dianggap janggal dicek bersama secara baik, siapa yang lebih dahulu mendapatkan informasi segera menyampaikan ke pemerintah daerah.
Intinya, sebelumnya sudah ada keputusan dan kesepakatan bersama dengan institusi terkait bahwa formasi 80 persen kuota untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen kuota untuk non OAP.
Formasi 80 persen yang dikhususkan untuk OAP, non OAP tidak bisa daftar. Sedangkan formasi umum, siapa saja bisa mendaftar, harusnya begitu tidak boleh dibalik.
"Kalau memang ada yang sengaja membalik itu, berarti dia melawan perbuatan hukum, lantaran hukum lahir dari kesepakatan bersama,"tambah dia.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- Alat Musik Gereja
- Anggaran Parpol
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- Asmat
- BKPSDM Papua Selatan
- BKSDA Papua
- BP3OKP
- BPK
- BPKP Papua
- Bank Mandiri
- Bantuan Keagamaan
- Bapperida Papua Selatan
- Bawaslu Boven Digoel
- Biliar
- Biro Pemerintahan
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- Budaya Lokal
- CPNS Papua Selatan
- Career Expo
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DWP Papua Selatan
- Dana Otonomi Khusus
- Danlanud J.A. Dimara
- Data Kekerasan 2024
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demokrasi
- Deteksi Dini
- Digitalisasi
- Digitalisasi Budaya
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- DisiplinASN
- Disparekraf Papua Selatan
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Dunia Usaha
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Desa
- Ekonomi Kerakyatan
- Ekonomi Kreatif
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- EtikaPelayanan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Festival UMKM
- Forkopimda
- Formasi 2024
- Forum Komunikasi Mahasiswa
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Ganja
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Generasi Emas2045
- Generasi Muda
- Generasi Muda papua Selatan
- Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
- Gizi Seimbang
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selatan
- HNSI Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- HUT Kemerdekaan RI ke-80
- HUT Masuknya Injil ke Merauke
- HUT RI ke-80
- Hak Asasi Manusia
- Hak Atas Pangan
- Hak Cipta
- Harganas
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- Hukum Keimigrasian
- Human Trafficking
- IKT
- Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan (Impas)
- Imigrasi
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur Jalan Papua Selatan
- Infrastruktur Perbatasan
- Inovasi
- Investasi
- Investasi Pendidikan
- Jaringan Internet
- Jepang
- KONI Papua Selatan
- KPK
- KPPS
- KPU Boven Digoel
- KTM Salor
- Kamtibmas
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Karantina Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Kartu Jaminan Sehat OAP
- Keamanan
- Keamanan Negara
- Keamanan Perbatasan
- Keamanan Pilkada
- Keanekaragaman Hayati
- Keanekaragaman Pangan
- Kearifan Lokal
- Kebijakan Pangan
- Kegiatan Tahunan
- Kehidupan beragama
- Kekerasan Perempuan Anak
- KemenPAN-RB
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Papua
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemiskinan Ekstrem
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kepemimpinan
- Kepemimpinan Perempuan
- Keputusan Presiden
- Kerja Bakti
- Kerja Sama Antar provinsi
- Kerja Sama Pemerintah
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Kesejahteraan Masyarakat
- Kesejahteraan Petani
- Ketenagakerjaan
- Keuskupan Agung Merauke
- Kinerja Pemerintahan
- Klinik PKU
- Kolaborasi Pemerintah Dan Umat
- Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)
- Komnas HAM
- Konektivitas Transportasi
- Konservasi
- Koordinasi Antar Instansi
- Koperasi
- Koperasi Desa
- Koperasi Desa Merah Putih
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Kerja
- Kunjungan Kerja Gubernur
- Kunjungan Menteri
- Kuota CASN
- Kuota CPNS OAP
- LHP
- LPPD
- Latihan Paskibraka
- Layanan Kesehatan Primer
- Live Streaming
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- Lowongan Kerja
- MPLP
- MPLS
- MRP
- MRP Papua Selatan
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masalah Sosial
- Masjid Darul Hidayah
- Media Sosial Dan Etika
- Mendes PDT dan BIN
- Merauke
- Merek
- Migas
- Modernitas
- Muhammadiyah
- Musamus
- Musda
- Musda DWP
- Musrenbang
- Musyawarah Daerah (Musda)
- Musyawarah Desa (Musdes)
- Narkoba
- Nasionalisme
- Nelayan
- Nilai-NilaiLuhur
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Orang Asli Papua
- Orang Asli Papua (OAP)
- Organisasi Profesi
- Osaka Expo 2025
- Otonomi Daerah
- Otonomi Khusus
- Otsus
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PWA
- PWM
- Paket Sembako
- Papua
- Papua Selatan
- Papua Selatan Satu Data
- Papua selatan
- Pariwisata Perbatasan
- Pasar Pertanian
- Paskibraka Papua Selatan
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Paten
- Pejabat Negara
- Pelajar Berprestasi
- Pelajar Papua Selatan
- Pelantikan
- Pelayanan masyarakat
- Pelestarian Budaya
- Peluncuran Nasional
- Pembangunan
- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan Daerah
- Pembangunan Infrastruktur
- Pembangunan Papua
- Pemberantasan korupsi
- Pemberdayaan Nelayan
- Pemberdayaan Perempuan
- Pembinaan Atlet
- Pembinaan Gereja
- Pembinaan Spiritual ASN
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- Pemerintah dan Nelayan
- Pemerintahan
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pencari Kerja
- Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi
- Pencegahan Korupsi
- Pencegahan Narkoba
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendidikan Papua Selatan
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengawasan
- Pengembangan Seni
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Peningkatan Kapasitas
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Penyambutan Adat
- Peran Agama
- Peran Ganda Perempuan
- Peran Perempuan ASN
- Peraturan Daerah (Perda)
- Peraturan Pemerintah
- Perayaan Kemerdekaan
- Perbaikan Jalan
- Perbatasan Papua Nugini (PNG)
- Perdasus
- Perguruan Tinggi
- Perikanan
- Peringatan Kemerdekaan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Perlindungan Sosial Anak
- Persatuan dan Kesatuan
- Pertanian Papua Selatan
- Pertumbuhan Iman
- Perumahan ASN
- Petugas Upacara
- Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah
- Produksi Pertanian
- Program Makan Bergizi
- Program Strategis Nasional
- Program Strategis Nasional (PSN)
- Pusat Pemerintahan
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- Rakerkesda
- Refleksi Diri
- Reformasi Birokrasi
- Regenerasi Musisi
- Rekonsiliasi Papua
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SK Penempatan
- Santunan Anak Yatim
- Sarasehan Papua Bersatu
- Satu Data Indonesia
- Sekretaris Daerah (Sekda)
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seminar Kapasitas Perempuan
- Seminar Misiologi dan Inkulturasi
- Seni Budaya Nusantara
- Seni Budaya Papua Selatan
- Seni Musik
- Seni dan Budaya
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sosial
- Sosial dan budaya
- Starlink
- Stunting
- Sumber Daya Kelautan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Survei Penilaian Integritas (SPI)
- TNI AU
- TP PKK Papua Selatan
- Tarian Papua
- Tata kelola pemerintahan
- Telekomunikasi
- Temu Wicara Regional
- Tenaga Kerja Lokal
- Tenaga Kerja OAP
- Transformasi Kesehatan
- Transformasi Nilai
- UMKM
- Umat Kristiani
- Undang-Undang Otsus
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Upacara Kemerdekaan
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Wakil Ketua MRPS
- Warisan Leluhur
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- cara menggugurkan kandungan
- caramenggugurkankandungan
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- kpk RI
- mappi
- merauke
- miso
- misoprostol
- nkri
- nusantara
- oab
- obat
- obat aborsi
- obat cytotec
- obat penggugur kandungan
- obataborsi
- obatcytotec
- obatpenggugurkandungan
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- spi
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
