![](/media/profile/images/artikel/08_15_22_kominfo_169.jpeg)
Klarifikasi Viral e-KTP Pindah ke IKD, Kominfo: Belum Ada Hal Seperti Itu
Jakarta- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan belum ada rencana dilakukan pergantian e-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ini juga sekaligus membantah terkait viralnya postingan Instagram Kominfo yang mencantumkan "Sayonara e-KTP". Postingan tersebut langsung ramai dibahas netizen. Sebab, sebelumnya tidak ada sosialisasi terkait IKD. Di saat bersamaan, Ditjen Pajak menyerukan masyarakat update Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terakhir 31 Desember 2023. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Adapun, postingan mengenai 'Sayonara e-KTP' saat ini sudah tidak muncul lagi alias sudah dihapus oleh Kominfo. Terkait hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, buka suara. "Saya waktu itu minta cek postingan, 'mana postingannya Kominfo biar kita cek kebenarannya', katanya sudah dihapus. Siapa yang menghapus? Saya juga nggak tahu. Saya kemarin dapat pertanyaan yang sama, banyak yang tanya, terus saya tanya ke Dirjen Aptika, beliau juga nggak tahu ini dari mana asalnya," tutur Usman di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (11/12/2023). Usman kembali menegaskan bahwa Kominfo tidak meminta masyarakat meng-upgrade e-KTP menjadi IKD di penghujung akhir tahun ini. "Jadi, gini belum ada lah hal seperti itu yang ini, apalagi akhir tahun ini harus ganti. Enggaklah saya kira," kata Usman. Disampaikan Usman, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang diarahkan untuk menggunakan identitas digital. Akan tetapi, aturan turunan untuk identitas digital tersebut belum ada. "Ya, rencana ke sana sesuai dengan perkembangan teknologi. Nanti ke sana, kan ada identitas digital di UU ITE diatur di situ, tapi belum dilaksanakan sekarang ini, masih perlu Peraturan Pemerintah sih untuk UU ITE," ucap Usman. "Belum dipastikan (akhir tahun ini). Tinggal yang perlu siapkan perlindungannya seperti apa supaya nggak bocor, nggak dicuri. itu sih saya kira," pungkasnya.
- APBD Pemprov
- GMKI
- MRP
- Papua
- Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Selatan
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bovendigoel
- evaluasi apbd
- kominfo
- mappi
- merauke
- nusantara
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- pj. gubernur papua selatan
- politik
- provinsi papua selatan
- selatan
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags: