Komnas HAM Klarifikasi Pengaduan PSN-DOB-Perempuan ke Pemprov dan Pemkab
Merauke - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) klarifikasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Daerah Otonomi Baru dan keterlibatan perempuan ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke
Klarifikasi Komnas RI kepada Pemprov Papua Selatan, dan Pemkab Merauke dalam bentuk pertemuan di ruang rapat kantor gubernur setempat, Rabu (25/6/2025).
Wakil Ketua Bidang Internal dan Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya untuk mendiskusikan terkait pengaduan masyarakat pertama rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Menurut dia, sudah beberapa kali menerima kunjungan dari kelompok-kelompok masyarakat adat mengadukan berbagai persoalan berkaitan dengan PSN dua sektor yaitu ketahanan pangan dengan wujud pencetakan sawah baru
Kemudian, pembangunan ketahanan energi yaitu perkebunan tebuh. Masyarakat bahwa pelaksanaan PSN kurang melibatkan masyarakat di wilayah yang bersangkutan, dan hak-hak ulayat masyarakat.
Terkait DOB, kata Anis, pihaknya mendapat pengaduan dari beberapa kelompok masyarakat terutama terkait partisipasi orang asli Papua dalam pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mengacu pada undang-undang otonomi khusus.
Misalnya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan partisipasi kelompok marjinal terutama keterlibatan perempuan dan anak serta peran perempuan di Papua Selatan dalam pelaksanaan DOB.
"Itu yang ingin kami dapatkan klarifikasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten,"kata Anis disela-sela pertemuan.
"Terkait PSN kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten memberikan penjelasan sejak awal masuknya PSN sampai saat ini,"kata Gubernur Apolo Safanpo menanggapi pengaduan yang disampaikan.
Ia mengatakan, pada Januari 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan surat edaran ditujukan kepada semua ke kementerian dan lembaga tapi juga ke setiap daerah provinsi maupun kabupaten di tanah air mengajukan kebutuhan pegawai.
"Provinsi Papua Selatan mengajukan kuota 1.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemenpan RB memberikan kuota sesuai usulan,"ujar dia.
Dari 1.000 kuota itu, lanjut dia, dialokasikan 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk formasi umum. Formasi untuk OAP sebanyak 800 orang dan tidak bisa dilamar oleh non OAP.
Sedangkan 20 persen untuk formasi umum, OAP juga bisa mendaftar disitu, peluang untuk OAP cukup besar. Formasi ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama.
Terkait perempuan, menurut dia, keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga politik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekruitmen anggota Majelis Rakyat Papua Selatan, ada unsur agama, perempuan dan unsur adat.
Unsur perempuan itu, kata dia, dari 33 anggota Majelis Rakyat Papua Selatan yang ada, 11 anggota unsur perempuan, 11 anggota unsur agama, dan 11 anggota unsur adat.
"Dari 11 unsur adat dan agama itu ada juga perempuan yang diakomodir. Kemudian 11 unsur perempuan itu tidak ada laki-laki semuanya perempuan,"kata dia.
Sebenarnya, lanjut Gubernur Apolo, sudah melebihi dari jumlah yang disyaratkan dalam ketentuan, hanya memang perempuan banyak sehingga menyampaikan pengaduan.
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan juga demikian. Anggota yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan 30 persen unsur perempuan dari anggota DPRP Papua Selatan yang diangkat.
"Dari 9 orang anggota DPRP Papua Selatan yang diangkat, 4 diantaranya perempuan dan mewakili empat kabupaten yang ada di Papua Selatan,"ujarnya.
Sebenarnya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Rekruitmen dalam komposisi jabatan juga sudah diperhatikan dan dilaksanakan. Tapi juga sudah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan sudah mendapatkan evaluasi.
"Ada sudara-sudara perempuan yang mungkin tidak mendapat kesempatan sehingga melakukan pengaduan,"kata dia.
Selanjutnya, dalam kebijakan pemerintah juga melibatkan unsur perempuan baik melalui gabungan organisasi wanita, yayasan, lembaga swadaya masyarakat maupun perorengan.
Keterlibatan perempuan tetap diperhatikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas pembangunan maupun pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.
Ia berharap data yang disampaikan oleh Komnas RI dapat dikompilasi dengan data yang disampaikan mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan.
Bupati Merauke Yoseph B Gebze mengatakan perhatian dari Kabupaten Merauke perlu diperjuangkan sehingga hingga kini dirasa ada perhatian dari pemerintah pusat.
Lanjut dia, baik perhatian kepada Kabupaten Merauke maupun kepada Provinsi Papua Selatan.Namun, secara sosiologis ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara baik antara kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga didaerah.
"Kita mengharapkan dengan kondisi-kondisi yang ada, khusus di Kabupaten Merauke kalau kita lihat dari jumlah penduduk komposisinya boleh dikatakan Indonesia mini,"ujarnya.
Sehingga dunia usaha, kata dia, maupun dinamika perkembangan Merauke perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
"Jangan sampai orang mengenal Merauke karena lagu tetapi ada kontribusi nyata yang diberikan oleh daerah ini terhadap pembangunan dan keutuhan negara,"kata dia.
Semua komponen bangsa di Merauke perlu mendapat sentuhan tapi juga perlu didengarkan.
"Kami ditingkat kabupaten tentunya dengan tugas-tugas yang kami lakukan acuan kita pasti sama yakni dengan regulasi yang ada,"ujarnya.
Menurut dia, selaku kepala daerah, ia selalu mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait yang berkaitan dengan kepentingan tata ruang agar regulasi menjadi acuan. Komunikasi dengan masyarakat juga perlu dibangun.
"Tentu kami ingin ada investasi di Kabupaten Merauke tetapi dengan mekanisme dan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik,"ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMTSP) Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan program strategi nasional sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Sebelum perusahaan beroperasi, kata dia, sudah ada sosialisasi dan pertemuan dengan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Melalui partisipasi masyarakat akhirnya disepakati.
"Waktu konsultasi publik semua perwakilan marganya hadir, kadang dilakukan ditingkat kampung sampai pada penentuan lahan garapan,"kata dia.
Ia menambahkan, pengurusan analisis dampak lingkungan juga melibatkan seluruh perwakilan masyarakat. Seluruh proses telah dilaksana sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku serta kesepakatan masyarakat, hingga pelepasan tanah.
Sumber Berita: Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- 1447
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- Alat Musik Gereja
- Anggaran Parpol
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- Asmat
- BKPSDM Papua Selatan
- BKSDA Papua
- BP3OKP
- BPK
- BPKP Papua
- Bank Mandiri
- Bantuan Keagamaan
- Bawaslu Boven Digoel
- Biliar
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- Budaya Lokal
- CPNS Papua Selatan
- Career Expo
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DWP Papua Selatan
- Dana Otonomi Khusus
- Danlanud J.A. Dimara
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demokrasi
- Demonstrasi Pencaker OAP
- Digitalisasi
- Digitalisasi Budaya
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Disnakertrans ESDM Papua Selatan
- Disparekraf Papua Selatan
- Distrik Mindiptana
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Dunia Usaha
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Desa
- Ekonomi Kerakyatan
- Ekonomi Kreatif
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- Energi Bersih
- Energi Terbarukan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Festival UMKM
- Formasi 2024
- Forum Komunikasi Mahasiswa
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Ganja
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Gaya Kepemimpinan
- Generasi Muda
- Generasi Muda Papua
- Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
- Gereja Katolik
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selatan
- HNSI Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- HUT Kemerdekaan RI ke-80
- HUT Masuknya Injil ke Merauke
- HUT RI ke-80
- Hak Cipta
- Harganas
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- Hukum Keimigrasian
- Human Trafficking
- IKT
- Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan (Impas)
- Imigrasi
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur
- Infrastruktur Jalan Papua Selatan
- Infrastruktur Pertanian
- Inovasi
- Investasi
- Investasi Pendidikan
- Irigasi
- Jalan Usaha Tani
- Jaringan Internet
- Jepang
- KONI Papua Selatan
- KPPS
- KPU Boven Digoel
- KTM Salor
- Kamtibmas
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Karantina Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Keagamaan
- Keamanan
- Keamanan Negara
- Keamanan Perbatasan
- Keamanan Pilkada
- Keanekaragaman Hayati
- Kearifan Lokal
- Kebijakan Pangan
- Kegiatan Tahunan
- KemenPAN-RB
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Papua
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemiskinan Ekstrem
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kepemimpinan
- Kepemimpinan Perempuan
- Keputusan Presiden
- Kerja Bakti
- Kerja Sama Pemerintah
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesejahteraan Masyarakat
- Kesejahteraan Petani
- Ketenagakerjaan
- Keuskupan Agung Merauke
- Klinik PKU
- Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)
- Komnas HAM
- Konektivitas Transportasi
- Konservasi
- Koordinasi Antar Instansi
- Koperasi
- Koperasi Desa
- Koperasi Desa Merah Putih
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Kerja
- Kunjungan Kerja Gubernur
- Kunjungan Menteri
- Kuota CASN
- Kuota CPNS OAP
- Kuota CPNS Papua Selatan
- LHP
- Lantamal XI Merauke
- Latihan Paskibraka
- Layanan Kesehatan Primer
- Limbah Sawit
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- Lowongan Kerja
- MPLP
- MPLS
- MRP
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Rakyat Papua Selatan
- Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masalah Sosial
- Masjid Darul Hidayah
- Masyarakat Adat
- Mendes PDT dan BIN
- Merauke
- Merek
- Migas
- Muhammadiyah
- Musamus
- Musda
- Musda DWP
- Musrenbang
- Musyawarah Daerah (Musda)
- Musyawarah Desa (Musdes)
- Narkoba
- Nasionalisme
- Nelayan
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Optimalisasi CPNS
- Orang Asli Papua
- Orang Asli Papua (OAP)
- Organisasi Profesi
- Osaka Expo 2025
- Otonomi Daerah
- Otsus
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PWA
- PWM
- Papua
- Papua Selatan
- Papua selatan
- Pasar Pertanian
- Paskibraka 2025
- Paskibraka Papua Selatan
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Paten
- Pejabat Negara
- Pelajar Papua Selatan
- Pelantikan
- Pelayanan masyarakat
- Pelestarian Budaya
- Peluncuran Nasional
- Pembangkit Listrik Biogas
- Pembangunan
- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan Daerah
- Pembangunan Infrastruktur
- Pemberdayaan Perempuan
- Pembinaan Atlet
- Pembinaan Gereja
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- Pemerintahan
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pencaker CPNS Papua Selatan
- Pencari Kerja
- Pencegahan Korupsi
- Pencegahan Narkoba
- Pendaftaran Ulang CPNS
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengawasan
- Pengembangan Diri
- Pengembangan Seni
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Peningkatan Kapasitas
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Penyambutan Adat
- Peran Agama
- Peran Ganda Perempuan
- Peran Perempuan ASN
- Peraturan Daerah (Perda)
- Peraturan Pemerintah
- Perayaan Kemerdekaan
- Perbaikan Jalan
- Perbatasan Papua Nugini (PNG)
- Perguruan Tinggi
- Perikanan
- Peringatan Kemerdekaan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Persatuan dan Kesatuan
- Pertanian Papua Selatan
- Perumahan ASN
- Politik Lokal
- Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah
- Produksi Pertanian
- Program Strategis Nasional
- Program Strategis Nasional (PSN)
- Protes CPNS
- Pusat Pemerintahan
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- Rakerkesda
- Reformasi Birokrasi
- Regenerasi Musisi
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SK Penempatan
- SMA Negeri 2 Merauke
- SMA YPK Merauke
- Sakramen Krisma
- Santunan Anak Yatim
- Sarasehan Papua Bersatu
- Sekretaris Daerah (Sekda)
- Sektor Pertanian
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seleksi CPNS 2024
- Seminar Kapasitas Perempuan
- Seminar Misiologi dan Inkulturasi
- Seni Budaya Nusantara
- Seni Budaya Papua Selatan
- Seni Musik
- Seni dan Budaya
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sosial
- Sosial & Masyarakat
- Stunting
- Sumber Daya Kelautan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Survei Penilaian Integritas (SPI)
- Swasembada Energi
- Syukuran Imamat
- TNI AU
- TP PKK Papua Selatan
- Telekomunikasi
- Temu Wicara Regional
- Tenaga Kerja Lokal
- Transformasi Kesehatan
- Transportasi
- UMKM
- Umat Kristiani
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Wakil Ketua MRPS
- Warisan Leluhur
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- kpk RI
- mappi
- merauke
- nkri
- nusantara
- oab
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- spi
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
