Komnas HAM Klarifikasi Pengaduan PSN-DOB-Perempuan ke Pemprov dan Pemkab
Merauke - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) klarifikasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Daerah Otonomi Baru dan keterlibatan perempuan ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke
Klarifikasi Komnas RI kepada Pemprov Papua Selatan, dan Pemkab Merauke dalam bentuk pertemuan di ruang rapat kantor gubernur setempat, Rabu (25/6/2025).
Wakil Ketua Bidang Internal dan Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya untuk mendiskusikan terkait pengaduan masyarakat pertama rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Menurut dia, sudah beberapa kali menerima kunjungan dari kelompok-kelompok masyarakat adat mengadukan berbagai persoalan berkaitan dengan PSN dua sektor yaitu ketahanan pangan dengan wujud pencetakan sawah baru
Kemudian, pembangunan ketahanan energi yaitu perkebunan tebuh. Masyarakat bahwa pelaksanaan PSN kurang melibatkan masyarakat di wilayah yang bersangkutan, dan hak-hak ulayat masyarakat.
Terkait DOB, kata Anis, pihaknya mendapat pengaduan dari beberapa kelompok masyarakat terutama terkait partisipasi orang asli Papua dalam pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mengacu pada undang-undang otonomi khusus.
Misalnya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan partisipasi kelompok marjinal terutama keterlibatan perempuan dan anak serta peran perempuan di Papua Selatan dalam pelaksanaan DOB.
"Itu yang ingin kami dapatkan klarifikasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten,"kata Anis disela-sela pertemuan.
"Terkait PSN kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten memberikan penjelasan sejak awal masuknya PSN sampai saat ini,"kata Gubernur Apolo Safanpo menanggapi pengaduan yang disampaikan.
Ia mengatakan, pada Januari 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengeluarkan surat edaran ditujukan kepada semua ke kementerian dan lembaga tapi juga ke setiap daerah provinsi maupun kabupaten di tanah air mengajukan kebutuhan pegawai.
"Provinsi Papua Selatan mengajukan kuota 1.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemenpan RB memberikan kuota sesuai usulan,"ujar dia.
Dari 1.000 kuota itu, lanjut dia, dialokasikan 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk formasi umum. Formasi untuk OAP sebanyak 800 orang dan tidak bisa dilamar oleh non OAP.
Sedangkan 20 persen untuk formasi umum, OAP juga bisa mendaftar disitu, peluang untuk OAP cukup besar. Formasi ini sebenarnya sudah berlaku sejak lama.
Terkait perempuan, menurut dia, keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga politik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekruitmen anggota Majelis Rakyat Papua Selatan, ada unsur agama, perempuan dan unsur adat.
Unsur perempuan itu, kata dia, dari 33 anggota Majelis Rakyat Papua Selatan yang ada, 11 anggota unsur perempuan, 11 anggota unsur agama, dan 11 anggota unsur adat.
"Dari 11 unsur adat dan agama itu ada juga perempuan yang diakomodir. Kemudian 11 unsur perempuan itu tidak ada laki-laki semuanya perempuan,"kata dia.
Sebenarnya, lanjut Gubernur Apolo, sudah melebihi dari jumlah yang disyaratkan dalam ketentuan, hanya memang perempuan banyak sehingga menyampaikan pengaduan.
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan juga demikian. Anggota yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan 30 persen unsur perempuan dari anggota DPRP Papua Selatan yang diangkat.
"Dari 9 orang anggota DPRP Papua Selatan yang diangkat, 4 diantaranya perempuan dan mewakili empat kabupaten yang ada di Papua Selatan,"ujarnya.
Sebenarnya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Rekruitmen dalam komposisi jabatan juga sudah diperhatikan dan dilaksanakan. Tapi juga sudah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan sudah mendapatkan evaluasi.
"Ada sudara-sudara perempuan yang mungkin tidak mendapat kesempatan sehingga melakukan pengaduan,"kata dia.
Selanjutnya, dalam kebijakan pemerintah juga melibatkan unsur perempuan baik melalui gabungan organisasi wanita, yayasan, lembaga swadaya masyarakat maupun perorengan.
Keterlibatan perempuan tetap diperhatikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan tugas-tugas pembangunan maupun pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.
Ia berharap data yang disampaikan oleh Komnas RI dapat dikompilasi dengan data yang disampaikan mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan.
Bupati Merauke Yoseph B Gebze mengatakan perhatian dari Kabupaten Merauke perlu diperjuangkan sehingga hingga kini dirasa ada perhatian dari pemerintah pusat.
Lanjut dia, baik perhatian kepada Kabupaten Merauke maupun kepada Provinsi Papua Selatan.Namun, secara sosiologis ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara baik antara kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga didaerah.
"Kita mengharapkan dengan kondisi-kondisi yang ada, khusus di Kabupaten Merauke kalau kita lihat dari jumlah penduduk komposisinya boleh dikatakan Indonesia mini,"ujarnya.
Sehingga dunia usaha, kata dia, maupun dinamika perkembangan Merauke perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
"Jangan sampai orang mengenal Merauke karena lagu tetapi ada kontribusi nyata yang diberikan oleh daerah ini terhadap pembangunan dan keutuhan negara,"kata dia.
Semua komponen bangsa di Merauke perlu mendapat sentuhan tapi juga perlu didengarkan.
"Kami ditingkat kabupaten tentunya dengan tugas-tugas yang kami lakukan acuan kita pasti sama yakni dengan regulasi yang ada,"ujarnya.
Menurut dia, selaku kepala daerah, ia selalu mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait yang berkaitan dengan kepentingan tata ruang agar regulasi menjadi acuan. Komunikasi dengan masyarakat juga perlu dibangun.
"Tentu kami ingin ada investasi di Kabupaten Merauke tetapi dengan mekanisme dan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik,"ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMTSP) Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan program strategi nasional sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Sebelum perusahaan beroperasi, kata dia, sudah ada sosialisasi dan pertemuan dengan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Melalui partisipasi masyarakat akhirnya disepakati.
"Waktu konsultasi publik semua perwakilan marganya hadir, kadang dilakukan ditingkat kampung sampai pada penentuan lahan garapan,"kata dia.
Ia menambahkan, pengurusan analisis dampak lingkungan juga melibatkan seluruh perwakilan masyarakat. Seluruh proses telah dilaksana sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku serta kesepakatan masyarakat, hingga pelepasan tanah.
Sumber Berita: Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- ASN
- Agustinus Joko Guritno
- Akhir Masa Tugas
- Alat Musik Gereja
- Anggaran Parpol
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Apel ASN
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- ApoloSafanpo
- Asmat
- Aspirasi masyarakat
- Asrama Mindiptana
- BKPSDM Papua Selatan
- BKSDA Papua
- BNI
- BP3OKP
- BPK
- BPKP Papua
- BSSN
- Bank Mandiri
- Bantuan Gubernur
- Bantuan Keagamaan
- Bapperida Papua Selatan
- Batas Kampung
- Bawaslu Boven Digoel
- Beasiswa LPDP
- Biliar
- Biro Pemerintahan
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- Budaya Lokal
- Bupati Papua Selatan
- Bupati Mappi
- Buruh Papua Selatan
- CPNS Papua Selatan
- Career Expo
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DPD RI
- DPRP Papua Selatan
- DWP Papua Selatan
- Daerah Otonomi Baru
- Daerah Terpencil
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Otsus
- DanlantamalXI
- Danlanud J.A. Dimara
- Data Kekerasan 2024
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demokrasi
- Deteksi Dini
- Digitalisasi
- Digitalisasi Budaya
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinkes PPKB Papua Selatan
- Disdikbud Papua Selatan
- DisiplinASN
- Disparekraf Papua Selatan
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Dunia Usaha
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Desa
- Ekonomi Kerakyatan
- Ekonomi Kreatif
- Ekspedisi Patriot
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- Energi Bioetanol
- EtikaPelayanan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Ferdinandus Kainakaimu
- Festival UMKM
- Focus Group Discussion (FGD)
- Forkopimda
- Formasi 2024
- Forum Komunikasi Mahasiswa
- GBGP Sion Merauke
- GBI
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Ganja
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Generasi Emas2045
- Generasi Muda
- Generasi Muda Katolik
- Generasi Muda papua Selatan
- Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
- Gizi Seimbang
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selata
- Gubernur Papua Selatan
- Gubernur dan Bupati Merauke
- HNSI Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- HUT Kemerdekaan RI ke-80
- HUT Masuknya Injil ke Merauke
- HUT RI ke-80
- Hak Asasi Manusia
- Hak Atas Pangan
- Hak Cipta
- Hak Dasar Masyarakat Adat
- Harganas
- Harhubnas 2025
- Hari Jadi TNI AL
- Hari Perhubungan Nasional
- Hari Santri Nasional
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- Hukum Keimigrasian
- Human Trafficking
- IKT
- IKT Papua Selatan
- IMPAS
- Ikatan Flobamora
- Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan (Impas)
- Iman Katolik
- Imigrasi
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur
- Infrastruktur Daerah
- Infrastruktur Jalan Papua Selatan
- Infrastruktur Jaringan Internet Papua Selatan
- Infrastruktur Perbatasan
- Inovasi
- Inovasi Daerah
- Inspeksi Mendadak (Sidak) ASN
- Inspektorat
- Inventarisir Potensi Budaya
- Investasi
- Investasi Pendidikan
- JalurAfirmasi
- Jaringan Internet
- Jaringan Internet BAKTI Mappi–Merauke
- Jepang
- Joko Andriyanto
- Joseph Albin Gebze
- KKKI
- KLHS Papua Selatan
- KONI Papua Selatan
- KPK
- KPPS
- KPU Boven Digoel
- KTM Salor
- Kabupaten Mappi
- Kampung Bemo Kalikao
- Kampung Bu Epe
- Kamtibmas
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Karantina Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Kartu Jaminan Sehat OAP
- Keamanan
- Keamanan Laut
- Keamanan Negara
- Keamanan Perbatasan
- Keamanan Pilkada
- Keamanan Siber
- Keanekaragaman Hayati
- Keanekaragaman Pangan
- Kearifan Lokal
- Kebersamaan Dan Gotong Royong
- Kebijakan Pangan
- Kebun Plasma
- Kedaulatan Teknologi
- Kedisiplinan Pegawai Negeri
- Kegiatan Tahunan
- Kehidupan beragama
- Kekerasan Perempuan Anak
- KemenPAN-RB
- Kemendagri
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Papua
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemiskinan Ekstrem
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kepemimpinan
- Kepemimpinan Perempuan
- Keputusan Presiden
- Kerja Bakti
- Kerja Sama Antar provinsi
- Kerja Sama Pemerintah
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kerja sama Sipil-Militer
- Kerjasama Pemerintah
- Kerjasama Perbankan
- Kerukunan Keluarga Wajo
- Kerukunan Umat Beragama
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Kesejahteraan Buruh
- Kesejahteraan Masyarakat
- Kesejahteraan Petani
- Kesepakatan Pembangunan
- Ketahanan Pangan
- Ketenagakerjaan
- Keuskupan Agung Merauke
- Kinerja ASN Papua Selatan
- Kinerja Pemerintahan
- Klinik PKU
- Kodaeral XI Merauke
- KodaeralXI
- Kodim 1707 Merauke
- Kolaborasi Pemerintah Dan Umat
- Komasdeling
- Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)
- Komnas HAM
- Konektivitas Digital
- Konektivitas Transportasi
- Kongres Nasiona lV
- Konservasi
- Konsolidasi Partai
- Koordinasi Antar Instansi
- Koperasi
- Koperasi BDM
- Koperasi Desa
- Koperasi Desa Merah Putih
- Kopi Kasuari
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Dankodaeral
- Kunjungan Kerja
- Kunjungan Kerja Gubernur
- Kunjungan Menteri
- Kuota CASN
- Kuota CPNS OAP
- LHP
- LPPD
- Latihan Paskibraka
- Layanan Kesehatan Primer
- Leader Impact Forum 2025
- Live Streaming
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- Lowongan Kerja
- MPLP
- MPLS
- MRP
- MRP Papua Selatan
- Maddaremmeng
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Makanan Bergizi Gratis (MBG)
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masalah Sosial
- Masjid Darul Hidayah
- Maulid Nabi
- Maulid Nabi 1447 H
- Mayjen TNI Lucky Avianto
- Media Sosial Dan Etika
- Mendes PDT dan BIN
- Menteri Lingkungan Hidup
- Merauke
- Merek
- Migas
- Milad Wanita Islam ke-63
- Mindiptana
- Modernitas
- Muhammadiyah
- Mukerwil PPP
- Musamus
- Musda
- Musda DWP
- Musisi Papua
- Musrenbang
- Musyawarah Daerah (Musda)
- Musyawarah Desa (Musdes)
- Narkoba
- Nasehat Orang tua
- Nasionalisme
- Nelayan
- Nilai-NilaiLuhur
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Orang Asli Papua
- Orang Asli Papua (OAP)
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Organisasi Profesi
- Osaka Expo 2025
- Otonomi Daerah
- Otonomi Khusus
- Otsus
- PADIATAPA
- PKB Papua Selatan
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PT Pertamina Patra Niaga
- PT Telkom Indonesia
- PT Tunas Sawa Erma
- PWA
- PWM
- Pabrik Gula
- Paduan Suara Gerejani
- Pajak Dan Retribusi Daerah
- Paket Sembako
- Pangdam XXIV/Mandala Trikora
- Papua
- Papua Selatan
- Papua Selatan Satu Data
- Papua selatan
- PapuaSelatan
- Pariwisata Perbatasan
- Pasar Pertanian
- Pasar Wamanggu Merauke
- Paskalis Imadawa
- Paskibraka Papua Selatan
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Paten
- Pejabat Negara
- Pejabat Tinggi Pratama
- Pekan Kebudayaan Daerah
- Pelajar Berprestasi
- Pelajar Papua Selatan
- Pelantikan
- Pelantikan Bupati Boven Digoel
- Pelantikan Bupati dan Wakil
- Pelantikan Sekda Papua Selatan
- Pelatihan Bahasa Inggris
- Pelayanan Publik
- Pelayanan masyarakat
- Pelestarian Budaya
- Peluncuran Nasional
- Pembangunan
- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan Daerah
- Pembangunan Ekonomi
- Pembangunan Gereja Katolik
- Pembangunan Infrastruktur
- Pembangunan Kantor Sinode
- Pembangunan Masyarakat
- Pembangunan Papua
- Pembangunan Papua Selatan
- Pembangunan SDM
- Pembangunan daerah
- Pemberantasan korupsi
- Pemberdayaan Nelayan
- Pemberdayaan Perempuan
- Pembinaan Atlet
- Pembinaan Gereja
- Pembinaan Spiritual ASN
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- Pemerintah dan Nelayan
- Pemerintahan
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pemprov PapuaSelatan
- Penanaman Jagung
- Penataan Administrasi
- Penataan Wilayah
- Pencari Kerja
- Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi
- Pencegahan Korupsi
- Pencegahan Narkoba
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendidikan Papua Selatan
- Penertiban Distributor BBM Ilegal
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengabdian TNI
- Pengawasan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Seni
- Pengembangan Skill dan Keterampilan
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Peningkatan Kapasitas
- Peningkatan SDM
- Penipuan Online
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Penyambutan Adat
- Peran Agama
- Peran Ganda Perempuan
- Peran Perempuan ASN
- Peraturan Daerah (Perda)
- Peraturan Pemerintah
- Perayaan Kemerdekaan
- Perbaikan Jalan
- Perbatasan Papua Nugini (PNG)
- Perdasi RTRW
- Perdasus
- Peresmian Kantor DPW PKB
- Perguruan Tinggi
- Perikanan
- Peringatan Kemerdekaan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkebunan Tebu
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Perlindungan Sosial Anak
- Persandian
- Persatuan dan Kesatuan
- Persaudaraan
- Persaudaraan & Kebersamaan
- Persikindo
- Pertanian Papua Selatan
- Pertumbuhan Iman
- Perumahan ASN
- Pesparani 2025
- Pesparani Papua Selatan
- Petugas Upacara
- Pj Sekda Maddaremmeng
- Polres Merauke
- Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah
- Presiden Prabowo Subianto
- Produk Unggulan
- Produksi Pertanian
- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Program Makan Bergizi
- Program Strategis Nasional
- Program Strategis Nasional (PSN)
- Promosi PHBS
- Proyek Strategis Nasional
- Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pemerintahan Salor
- Puskesmas Mopah Baru
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- RSBP Merauke
- RSUD Merauke
- RTRW 2025-2044
- RTRW Papua Selatan
- Rakerkesda
- Raperda APBD 2025
- Refleksi Diri
- Reformasi Birokrasi
- Regenerasi Musisi
- Rekonsiliasi Papua
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SIAK Plus OAP
- SIAKPlusOAP
- SK Penempatan
- SMP Gudang Arang Merauke
- Santa Theresia Buti
- Santunan Anak Yatim
- Sarasehan Papua Bersatu
- Satelit Nusantara5
- Satu Data Indonesia
- Sayembara Berhadiah
- Sekda Ferdinandus Kainakaimu
- Sekda Papua Selatan
- Sekretaris Daerah (Sekda)
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seminar Kapasitas Perempuan
- Seminar Misiologi dan Inkulturasi
- Seni Budaya Nusantara
- Seni Budaya Papua Selatan
- Seni Musik
- Seni dan Budaya
- Seni dan Budaya Papua Selatan
- Serah Terima Jabatan
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sinergitas Pembangunan
- Sosial
- Sosial dan budaya
- Starlink
- Stunting
- Sumber Daya Kelautan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Survei Penilaian Integritas (SPI)
- Swasembada Pangan
- TNI AU
- TNI polri
- TP PKK Papua Selatan
- TSE Group
- Tarian Papua
- Tata Kelola Pemerintahan
- Tata kelola pemerintahan
- Telekomunikasi
- Temu Wicara Regional
- Tenaga Kerja Lokal
- Tenaga Kerja OAP
- Transformasi Digital
- Transformasi Kesehatan
- Transformasi Nilai
- Transparansi Koperasi
- Transportasi Indonesia
- Turnamen Futsal Santri Cup
- UMKM
- Uji Kompetensi
- Umat Kristiani
- Umat Muslim
- Undang-Undang Otsus
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Upacara Kemerdekaan
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Wakil Ketua MRPS
- Wanita Islam
- Wapres Gibran
- Warisan Leluhur
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- cara menggugurkan kandungan
- caramenggugurkankandungan
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- kpk RI
- mappi
- merauke
- miso
- misoprostol
- nkri
- nusantara
- oab
- obat
- obat aborsi
- obat cytotec
- obat penggugur kandungan
- obataborsi
- obatcytotec
- obatpenggugurkandungan
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- spi
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
