Master Plan Pusat Perkantoran Papua Selatan, Tiga Kantor dan Rusun Dibangun 2024
MERAUKE | PAPUA TIMES- Master plan pembangunan pusat perkantoran Papua Selatan telah memasuki tahap akhir pembahasan terbagi dalam dua bagian yaitu master plan kawasan dan detail engineering untuk kantor utama.Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat (PUPR) Papua Selatan, Agustinus R. Bonai mengatakan penyusunan master plan kawasan pusat perkantoran Papua Selatan disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor yang berada Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dijadikan sebagai pusat perkantoran.“Penyusunan master plan ini bertujuan agar penataannya bisa menjadi kawasan yang indah, efisien, rapi sesuai dengan rencana tata ruang dengan tetap mengakomodir kearifan lokal,” terang Agustinus.Sesuai dengan master plan, jelas Bonai, tiga bangunan kantor utama akan dibangun yakni kantor Gubernur, DPR Papua Selatan dan Majelis Rakya Papua Selatan (MRP). Di lokasi sekitarnya juga bakal dibangun rumah susun oleh Kementerian PUPR.“Jadi, Kementerian PUPR menunggu kita, ketika master plan kita sudah jadi, tiga kantor utama yaitu Kantor Gubernur, DPR dan MRP ini kita menyediakan basic desainnya yang kemudian akan didetailkan oleh Kementrian PUPR untuk pembangunan fisik,” sebut Agustinus Bonai.Pembangunan tiga perkantoran utama menggunakan APBD Papua Selatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran dengan terlebih dahulu pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan. Seperti kesesuaian lahan, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), studi kelayakan.“Ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka Kementerian akan memulai proses pembangunan. Target kita, di awal tahun 2024 kita sudah siapkan. Beberapa syarat yang sudah kita penuhi di antaranya legalitas lahan. Tahun ini kita sudah masuk dengan land clearing dan pematangan lahan untuk empat lokasi itu, kantor Gubernur, DPR, MRP dan Rusun,”jelasnya.Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke memiliki luas lahan yang sudah bersertifikat 152 hektar.
- APBD Pemprov
- GMKI
- MRP
- Papua
- Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Selatan
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bovendigoel
- evaluasi apbd
- kominfo
- mappi
- merauke
- nusantara
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- pj. gubernur papua selatan
- politik
- provinsi papua selatan
- selatan
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags: