Mengenal Obat Misoprostol ( Miso ) Sebagai Obat Penggugur Kandungan
Sabtu,5 Juli 2025
Gubernur Apolo dan MRP Papua Selatan Gelar Rapat Bahas Masalah Pencaker CPNS
Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo bersama Majelis Rakyat Papua Selatan menggelar rapat untuk membahas masalah demonstrasi peserta pencari kerja (pencaker) orang asli Papua (OAP) yang tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan juga pencaker yang lulus tes
Rapat itu dilakukan untuk menindak lanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara MRP Papua Selatan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) provinsi setempat pada Jumat (4/7/2025).
Terkait itu, MRP Papua Selatan mengundang Gubernur Apolo untuk mendapat informasi terkait demonstrasi yang dilakukan oleh pencaker yang sudah beberapa kali dilakukan.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan, Sabtu (5/7/2025).
Pertemuan itu mendadak digelar lantaran pencaker OAP yang tidak lulus selalu menuntut dan terus menerus melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan juga di Kantor Gubernur setempat.
Dalam pertemuan, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa tahapan dan tes yang sudah dilalui oleh pencari kerja (pencari) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah sesuai aturan dan sudah selesai.
Sisah formasi 200 yang masih kosong ini sebenarnya permintaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta agar dilakukan optimalisasi agar memenuhi kuota 1.000 orang yang diminta.
"Sebenarnya pemerintah pusat minta dilakukan optimalisasi tetapi kita tahan,"kata Gubernur Apolo dalam pertemuan.
Mengapa tidak dilaksanakan, kata dia, jika dilakukan maka anak-anak asli Papua, terutama bagi mereka yang belum beruntung pada seleksi CPNS tak diakomodir.
"Optimalisasi itu begini, misalnya di Kantor Bapeda jatahnya lima orang, maka yang lulus perengkingan satu, dua, tiga, empat dan lima, sementara enam kebawah itu tidak lulus,"ujarnya.
Jika optimalisasi maka yang masuk perengkingan lima keatas yang diambil sementara enam kebawah tidak diambil.
"Kalau optimalisasi dilakukan maka anak-anak yang tidak lulus seleksi dan melakukan demonstrasi tidak terakomodir,"kata dia.
Lantaran mereka yang berunjuk rasa itu bukan hanya sistem perengkingan dan nomor urut melainkan tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
"Kalau sekarang kita lakukan optimalisasi sama saja tidak akan menyelesaikan masalah,"ujarnya.
Lanjut dia, anak-anak yang sudah lulus
Computer Assisted Test (CAT), SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merekalah yang nanti masuk optimalisasi. Sementara anak-anak yang tidak lulus tahap seleksi itu tidak akan masuk dan tak bisa terakomodir.
Gubernur Apolo mengaku sudah menyurati MenPAN-RB dan menteri sudah menjawab dengan memberi waktu untuk bertemu pada 10 Juli 2025 nanti di Jakarta guna membahas permasalahan ini.
"Nantinya saat bertemu menteri, kita meminta kebijakan bahwa bukan optimalisasi tapi pendaftaran ulang,"kata dia.
Dengan demikian, anak-anak yang berunjuk rasa ini bisa melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti tes ulang, lantaran kalau optimalisasi tak ada pendaftaran ulang.
"Saya sudah meminta kepada peserta yang tidak lulus dan berunjuk rasa ini bersabar memberikan waktu untuk kami dan juga perwakilan dari mereka bertemu menteri pada 10 Juli nanti,"ujarnya.
Perwakilan dari anak-anak yang berunjuk rasa ini juga akan dibawa bersama-sama ke Jakarta untuk menemui menteri dan mendengar sendiri pembicaraan serta kebijakan yang nanti diputuskan.
"Mereka juga akan mendengar dan berbicara langsung dengan menteri, kami akan bicara untuk meminta pendaftaran ulang,"kata dia.
Kemudian, kata Gubernur Apolo, tidak bisa juga menggantikan mereka yang sudah lulus tes, lantaran mereka juga orang asli Papua.
"Jadi, tidak bisa kita mencarikan solusi dengan membatalkan yang sudah lulus, itu sama saja dengan memindahkan masalah bukan menyelesaikan masalah dan masalah tidak akan terselesaikan,"ujarnya.
Ia mengatakan, jika mereka yang lulus dibatalkan lalu yang tidak lulus diluluskan maka mereka yang lulus dan dibatalkan akan demo lagi, dan tidak akan menyelesaikan masalah.
"Maka kita bijaki yang lulus tetap kita akan berikan Surat Keputusan (SK), sementara yang belum lulus kita upayakan kuota yang baru lagi untuk mereka,"kata dia.
Selain itu, tambah dia, Pemprov Papua Selatan, DPRP Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan harus duduk bersama membahas situasi dan perkembangan saat ini. Perkembangan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur harus sesuai dengan daya dukung.
"Pertumbuhan penduduk sangat cepat, jika tidak dibicarakan secara baik maka bakal menimbulkan masalah dan masalah,"ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Demianus Katayu menjelaskan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi kepada pencaker OAP yang tes CPNS berdasarkan syarat pertama Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Syarat kedua yaitu bapak dan mamanya Orang Asli Papua, mama Orang Asli Papua dan bapak non Papua. Kemudian, syarat ketiga yakni anak-anak asli Papua yang dipelihara oleh saudara-saudara non Papua.
"Ada 13 orang yang diadukan oleh pencaker OAP yang tidak lulus tes CPNS ke kami untuk ditinjau kembali, prinsipnya akan kami verifikasi ulang kembali,"kata dia.
Jika mereka bukan orang asli Papua dan berdasarkan ketentuan yang ada, maka rekomendasi orang asli Papua yang dikeluarkan akan dibatalkan.
"Mereka yang lulus kurang lebih sekitar 620 itu berdasarkan rekomendasi orang asli Papua, yang tidak lulus juga kami berikan rekomendasi,"ujarnya.
Untuk itu, kata dia, mereka yang tidak lulus kuotanya dibuka kembali. Selanjutnya, Pemprov Papua Selatan diminta menghitung kalkulasi pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar ada penambahan kuota.
"Penambahan kuota 300 untuk tiga kabupaten, lantaran tes CPNS pada 2021 yang belum dibuka di kabupaten bisa dibuka. Kami harap Gubernur berkoordinasi dengan masing-masing bupati agar membuka kuota itu,"ujarnya.
Satu kabupaten membuka kuota 100 orang, jadi tiga kabupaten totalnya 300 orang, namun harus melalui jalur tes.
Sementara kuota 200 tersisa di provinsi diupayakan agar terpenuhi dan juga melalui jalur tes.
"Kalau terlalu banyak afirmasi nanti memanjakan kita juga, nanti sistem pendidikan di bawah rapuh,"ujarnya.
"Padahal sebenarnya lingkungan di Papua membentuk kita untuk bersaing. Orang asli Papua juga harus bersaing seperti sudara-sudara kita non Papua,"katanya lagi.
Demianus meminta, mereka yang sudah lulus diharapkan SK nya dibagikan, karena mereka juga anak-anak asli Papua yang punya hak yang sama jadi harus diberikan.
"Kuota sisa yang nantinya akan diupayakan untuk dibuka kembali itu diprioritaskan untuk anak-anak asli Papua Selatan,"ujarnya.
Ia mengatakan, sesuai undangan yang diberikan oleh KemenPAN-RB untuk bertemu pada 10 Juli 2025, Majelis Rakyat Papua Selatan mendapatkan kuota tiga orang.
"Tiga orang perwakilan yang berangkat ke Jakarta, akan dirapatkan dan sepakati,"kata dia.
Sekedar informasi, pertemuan dihadiri oleh masing-masing kelompok kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Selatan.
Momentum itu juga dihadiri oleh Rektor Universitas Musamus Merauke, Beatus Tambaib, dan mantan Bupati Merauke sekaligus tokoh masyarakat, Fredy Gebze.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- Alat Musik Gereja
- Anggaran Parpol
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- Asmat
- BKPSDM Papua Selatan
- BKSDA Papua
- BP3OKP
- BPK
- BPKP Papua
- Bank Mandiri
- Bantuan Keagamaan
- Bapperida Papua Selatan
- Bawaslu Boven Digoel
- Biliar
- Biro Pemerintahan
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- Budaya Lokal
- CPNS Papua Selatan
- Career Expo
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DWP Papua Selatan
- Dana Otonomi Khusus
- Danlanud J.A. Dimara
- Data Kekerasan 2024
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demokrasi
- Deteksi Dini
- Digitalisasi
- Digitalisasi Budaya
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- DisiplinASN
- Disparekraf Papua Selatan
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Dunia Usaha
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Desa
- Ekonomi Kerakyatan
- Ekonomi Kreatif
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- EtikaPelayanan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Festival UMKM
- Forkopimda
- Formasi 2024
- Forum Komunikasi Mahasiswa
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Ganja
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Generasi Emas2045
- Generasi Muda
- Generasi Muda papua Selatan
- Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
- Gizi Seimbang
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selatan
- HNSI Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- HUT Kemerdekaan RI ke-80
- HUT Masuknya Injil ke Merauke
- HUT RI ke-80
- Hak Asasi Manusia
- Hak Atas Pangan
- Hak Cipta
- Harganas
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- Hukum Keimigrasian
- Human Trafficking
- IKT
- Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan (Impas)
- Imigrasi
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur Jalan Papua Selatan
- Infrastruktur Perbatasan
- Inovasi
- Investasi
- Investasi Pendidikan
- Jaringan Internet
- Jepang
- KONI Papua Selatan
- KPK
- KPPS
- KPU Boven Digoel
- KTM Salor
- Kamtibmas
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Karantina Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Kartu Jaminan Sehat OAP
- Keamanan
- Keamanan Negara
- Keamanan Perbatasan
- Keamanan Pilkada
- Keanekaragaman Hayati
- Keanekaragaman Pangan
- Kearifan Lokal
- Kebijakan Pangan
- Kegiatan Tahunan
- Kehidupan beragama
- Kekerasan Perempuan Anak
- KemenPAN-RB
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Papua
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemiskinan Ekstrem
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kepemimpinan
- Kepemimpinan Perempuan
- Keputusan Presiden
- Kerja Bakti
- Kerja Sama Antar provinsi
- Kerja Sama Pemerintah
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Kesejahteraan Masyarakat
- Kesejahteraan Petani
- Ketenagakerjaan
- Keuskupan Agung Merauke
- Kinerja Pemerintahan
- Klinik PKU
- Kolaborasi Pemerintah Dan Umat
- Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)
- Komnas HAM
- Konektivitas Transportasi
- Konservasi
- Koordinasi Antar Instansi
- Koperasi
- Koperasi Desa
- Koperasi Desa Merah Putih
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Kerja
- Kunjungan Kerja Gubernur
- Kunjungan Menteri
- Kuota CASN
- Kuota CPNS OAP
- LHP
- LPPD
- Latihan Paskibraka
- Layanan Kesehatan Primer
- Live Streaming
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- Lowongan Kerja
- MPLP
- MPLS
- MRP
- MRP Papua Selatan
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masalah Sosial
- Masjid Darul Hidayah
- Media Sosial Dan Etika
- Mendes PDT dan BIN
- Merauke
- Merek
- Migas
- Modernitas
- Muhammadiyah
- Musamus
- Musda
- Musda DWP
- Musrenbang
- Musyawarah Daerah (Musda)
- Musyawarah Desa (Musdes)
- Narkoba
- Nasionalisme
- Nelayan
- Nilai-NilaiLuhur
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Orang Asli Papua
- Orang Asli Papua (OAP)
- Organisasi Profesi
- Osaka Expo 2025
- Otonomi Daerah
- Otonomi Khusus
- Otsus
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PWA
- PWM
- Paket Sembako
- Papua
- Papua Selatan
- Papua Selatan Satu Data
- Papua selatan
- Pariwisata Perbatasan
- Pasar Pertanian
- Paskibraka Papua Selatan
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Paten
- Pejabat Negara
- Pelajar Berprestasi
- Pelajar Papua Selatan
- Pelantikan
- Pelayanan masyarakat
- Pelestarian Budaya
- Peluncuran Nasional
- Pembangunan
- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan Daerah
- Pembangunan Infrastruktur
- Pembangunan Papua
- Pemberantasan korupsi
- Pemberdayaan Nelayan
- Pemberdayaan Perempuan
- Pembinaan Atlet
- Pembinaan Gereja
- Pembinaan Spiritual ASN
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- Pemerintah dan Nelayan
- Pemerintahan
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pencari Kerja
- Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi
- Pencegahan Korupsi
- Pencegahan Narkoba
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendidikan Papua Selatan
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengawasan
- Pengembangan Seni
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Peningkatan Kapasitas
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Penyambutan Adat
- Peran Agama
- Peran Ganda Perempuan
- Peran Perempuan ASN
- Peraturan Daerah (Perda)
- Peraturan Pemerintah
- Perayaan Kemerdekaan
- Perbaikan Jalan
- Perbatasan Papua Nugini (PNG)
- Perdasus
- Perguruan Tinggi
- Perikanan
- Peringatan Kemerdekaan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Perlindungan Sosial Anak
- Persatuan dan Kesatuan
- Pertanian Papua Selatan
- Pertumbuhan Iman
- Perumahan ASN
- Petugas Upacara
- Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah
- Produksi Pertanian
- Program Makan Bergizi
- Program Strategis Nasional
- Program Strategis Nasional (PSN)
- Pusat Pemerintahan
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- Rakerkesda
- Refleksi Diri
- Reformasi Birokrasi
- Regenerasi Musisi
- Rekonsiliasi Papua
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SK Penempatan
- Santunan Anak Yatim
- Sarasehan Papua Bersatu
- Satu Data Indonesia
- Sekretaris Daerah (Sekda)
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seminar Kapasitas Perempuan
- Seminar Misiologi dan Inkulturasi
- Seni Budaya Nusantara
- Seni Budaya Papua Selatan
- Seni Musik
- Seni dan Budaya
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sosial
- Sosial dan budaya
- Starlink
- Stunting
- Sumber Daya Kelautan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Survei Penilaian Integritas (SPI)
- TNI AU
- TP PKK Papua Selatan
- Tarian Papua
- Tata kelola pemerintahan
- Telekomunikasi
- Temu Wicara Regional
- Tenaga Kerja Lokal
- Tenaga Kerja OAP
- Transformasi Kesehatan
- Transformasi Nilai
- UMKM
- Umat Kristiani
- Undang-Undang Otsus
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Upacara Kemerdekaan
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Wakil Ketua MRPS
- Warisan Leluhur
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- cara menggugurkan kandungan
- caramenggugurkankandungan
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- kpk RI
- mappi
- merauke
- miso
- misoprostol
- nkri
- nusantara
- oab
- obat
- obat aborsi
- obat cytotec
- obat penggugur kandungan
- obataborsi
- obatcytotec
- obatpenggugurkandungan
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- spi
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
