Papua Selatan Ajak Jajaran Dinas Kehutanan Se-Papua Cegah Karhutla
Senin, 24 Agustus 2026
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak jajaran dinas kehutanan di enam provinsi se-Tanah Papua lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan melibatkan pemangku adat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Papua Selatan.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Bell Hotel Merauke, Senin (24/8/2026). Menurut Paskalis, pengendalian karhutla di Papua tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat.
Lanjut dia, melainkan harus melibatkan masyarakat, termasuk para kepala suku, ketua adat, dan pemangku kepentingan adat lainnya.
Paskalis meminta agar kepala dinas kehutanan harus menjadi penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
"Kepala-kepala dinas harus lebih proaktif, lebih membuka diri. Jangan karena menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian tinggal dalam hutan. Harus bisa membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun," tegas Paskalis.
Melalui momentum itu, Paskalis menyoroti belum hadirnya perwakilan pemangku adat dalam forum tersebut.
Padahal, menurutnya, aspek adat perlu mendapat perhatian karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah wilayah tidak terlepas dari praktik dan kepentingan masyarakat setempat.
"Hari ini saya lihat belum ada satu ketua lembaga adat pun, belum ada satu ketua suku, ketua adat pun. Padahal alasan yang kita temukan di lapangan juga alasan adat. Mereka membakar hutan karena adat," ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah ke depan lebih aktif melibatkan para pemangku adat dalam setiap pembahasan maupun penyusunan strategi pengendalian karhutla.
Selain penguatan peran pemangku adat, Paskalis menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di Papua Selatan.
Paskalis menilai kesiapan personel di Papua Selatan masih perlu diperkuat agar mampu merespons kejadian kebakaran secara cepat dan efektif.
"Kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana ini juga harus ditingkatkan. Kalau kita bicara konteks Papua Selatan, kita harus mengakui bahwa ini belum bagus," katanya.
Ia juga meminta agar unsur teknis yang terlibat dalam penanggulangan karhutla bekerja lebih maksimal, terutama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini.
Selain itu, kata dia, penguatan peran masyarakat menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan.
Lanjut dia, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dinilai memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya kebakaran sekaligus memberikan informasi awal apabila terdapat potensi titik api.
"Penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran juga harus menjadi perhatian kita," ujarnya.
Ia meminta agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindak lanjuti dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
Paskalis berharap hasil survei yang dilakukan Kementerian Kehutanan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan ke depan.
Ia mengatakan, dengan dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku adat, maka pengendalian karhutla di Tanah Papua dapat dilakukan secara lebih efektif.
"Kami yakin, dengan koordinasi yang kuat, dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan di Tanah Papua dapat kita lakukan secara lebih pasti," katanya.
Paskalis mengapresiasi dipilihnya Papua Selatan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia berharap forum ini menjadi momentum untuk merancang metodologi pengendalian karhutla yang lebih baik sehingga persoalan asap dan polusi akibat kebakaran dapat ditekan.
"Semoga ada roh baru yang nanti hadir dari kegiatan konferensi hari ini, semua stakeholder yang ada di Tanah Papua, cepat atau lambat pasti ada hal baru yang bisa kita dapatkan,"tambah dia.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 121 Tahun Injil Merauke
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
