Pemprov Papua Selatan Berkomitmen Perhatikan Hak-Hak dan Kesejahteraan Guru
Rabu,18 Juni 2025
Pemprov Papua Selatan Berkomitmen Perhatikan Hak-Hak dan Kesejahteraan Guru slot gacor
Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan berkomitmen kuat untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para guru
Hingga kini, masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Selatan, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, pemerataan guru, hingga perlindungan dan pendataan kesejahteraan tenaga guru.
Terkait itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan guru. Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa saat menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan dalam pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Selatan masa bhakti 2024-2029. Acara itu berlangsung sehari di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Merauke, Rabu (18/6/2025).
"Kami terbuka untuk dialog, kerjasama dan kolaborasi nyata dengan PGRI,"kata Wagub Paskalis dalam sambutannya.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi menerima PGRI dan berkolaborasi, bahkan diharapkan agar tak ada lagi pungutan-pungutan dari para guru untuk organisasi ini.
"Kalau boleh biaya yang dibutuhkan diusulkan kepada pemerintah provinsi supaya bisa dianggarkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan,"ujarnya.
Dengan demikian, PGRI bisa mandiri, para guru tidak menjadi sasaran pungutan iuran untuk organisasi. Sehingga benar-benar pemerintah menopang seluruh kegiatan PGRI Papua Selatan.
Kehadiran PGRI Papua Selatan tidak hanya sebagai organisasi tetapi sebagai kekuatan moral dan profesional.
"Mari kita bangun PGRI Papua Selatan yang inklusif, progresif dan responsif terhadap kebutuhan guru dan perkembangan zaman,"kata dia.
Tapi juga organisasi ini dijadikan sebagai rumah besar para guru untuk bertumbuh, belajar dan bergerak bersama membangun peradaban Papua Selatan yang bermartabat.
Ia menyebut pengurus yang baru dilantik pamungkas dan sulung, lantaran perdana di Provinsi Papua Selatan. Mereka bakal meletakan dasar cikal bakal PGRI kedepan, tapi juga bakal bertumbuh dan berkembang di wilayah ini.
Papua Selatan adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terus membangun pondasi pemerintahan dan pelayanan publik diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Dalam semangat membangun daerah,kehadiran PGRI Papua Selatan bukan hanya penting tetapi mutlak dibutuhkan.
Untuk itu, kata dia, harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam merancang pendidikan Papua Selatan yang unggul, adil dan berkelanjutan.
Paskalis mengatakan, hal mendasar dibidang pendidikan yakni akses lantaran sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Ketika akses tidak mencukupi dan menjangkau maka kualitas pendidikan diragukan.
Selain kualitas pendidkan, lanjut dia, kurikulum yang tidak relevan, perlu dipikirkan bersama agar disesuaikan dengan konteks daerah setempat.
"Kalau boleh, menteri ganti menteri jangan mengganti kurikulum lantaran sangat berpengaruh,"ujar dia.
Ia menilai penerapan kurikulum tak sesuai konteks kedaerahan, ketika kurikulum "Merdeka Belajar" bergeser maka menambah terpuruknya pendidikan di wilayah paling timur ini.
"Keterpurukan pendidikan lebih terasa di kampung-kampung,"kata Wagub Paskalis Imadawa.
Ia menyebut, guru adalah tulang punggung pembangunan manusia, peran PGRI penting dalam memastikan dan memperjuangkan hak-hak guru.
"Profesi guru harus dimuliakan, tidak boleh ada lagi guru yang terabaikan apalagi diabaikan,"kata dia.
Menurut dia, khusus di Papua Selatan, guru sementara dalam posisi dilematis. Kehadiran DOB, pemerintah provinsi tak diberi kewenangan untuk mengusulkan tenaga guru honor menjadi Pegawau Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparat Sipil Negara (ASN).
"Kita membutuhkan sinergitas PGRI Papua Selatan mengusulkan tenaga guru-guru honorer untuk diangkat menjadi tenaga PPPK dan ASN,"ujarnya.
Paskalis berharap PGRI Papua Selatan menjembatani anak-anak dari tenaga guru honorer diangkat menjadi tenaga PPPK di Oktober tahun ini.
Selain itu, Ketua Umum PGRI Pusat diharapkan memperhatikan rekomondasi dari pengurus PGRI Papua Selatan terkait nama-nama anak dari para tenaga guru honorer agar diangkat menjadi tenaga PPPK dan ASN.
Dia menambahkan, pengurus baru yang dilantik diharapkan menjadi roh baru dan inspirasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Tapi juga menjadi embrio perbaikan pendidikan di wilayah ini.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- ASN
