Pemprov Papua Selatan Dorong Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Program Perubahan Iklim
Kamis, 20 Agustus 2026
Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang penting pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama untuk melindungi hak-hak mereka,” kata Ferdinandus dalam sambutannya di Swissbel-hotel Merauke, Kamis (20/8/2026).
Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan apresiasi tinggi kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini telah berkolaborasi dalam menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program.
Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun selama ini merupakan modal dan fondasi penting untuk terus diperkuat pada tahun-tahun mendatang.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dan OPD terhadap beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ferdinandus menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan program. Ia meyakini kerja sama yang kuat dapat mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin dengan kita berkolaborasi, dengan kita bersinergi, kita akan mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh terhadap perubahan iklim, terutama untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Selatan,” katanya.
Melalui momentum itu, Ferdinandus menyoroti kondisi masyarakat asli Papua Selatan yang dinilainya belum mengalami perubahan signifikan. Karena itu, ia mendorong agar hasil diskusi dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret.
Ia meminta jajaran terkait mencatat sejumlah hal penting yang dapat diwujudkan melalui program dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan WWF.
“Kita catat saja di checklist, yang penting-penting apa yang bisa kita wujudkan. Saya tertarik dengan kemitraan kita dengan WWF ini. Mari kita baku tolong, Pemda dengan WWF, kita baku bantu sehingga Papua Selatan ini kita bisa sukses,” ujarnya.
Ferdinandus menilai dukungan pendanaan untuk program tersebut masih dapat dikembangkan. Ia berharap keberhasilan pelaksanaan program di Papua Selatan dapat menjadi dasar untuk memperoleh dukungan yang lebih besar pada tahap berikutnya.
Menurutnya, penguatan program pengelolaan hutan dan perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan demikian, program tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua Selatan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pertemuan tersebut sebagai ruang memperkuat komunikasi, menyusun langkah konkret, dan membangun kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, WWF, kementerian terkait, serta masyarakat adat.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 121 Tahun Injil Merauke
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
