Pemprov Papua Selatan Terus Dorong Pengelolaan SDI di Papua Selatan

Kamis,13 Agustus 2026

Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus berupaya mendorong pengelolaan satu data indonesia (SDI) di provinsi tersebut 

Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penyusunan Renaksi dan Pembahasan Daftar Data 2026 di Swiss-bell hotel Merauke, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut bakal berlangsung selama dua hari yakni Kamis - Jumat,13-14 Agustus 2026.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan yang sangat penting yakni pemikir, pelaksana pembangunan. Oleh kerana itu, melaksanakan tugas secara nyata agar benar-benar dirasakan  oleh masyarakat yang dilayani

Guritno menyebut, Gubernur Papua Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 400.10.5/279/2025 tentang forum satu data Papua Selatan menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan data peran yang sangat strategis. 

Menurutnya, data menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan kebutuhan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.

Oleh karena itu, kata dia, penyediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat kita abaikan.

"Dalam konteks pembangunan di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan, kita tidak hanya berbicara mengenai urusan pemerintahan secara umum, tetapi juga terdapat urusan khusus Papua yang harus menjadi perhatian bersama,"kata dia.

Ia mengatakan, salah satu hal penting adalah pembangunan dan perlindungan serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara tepat sasaran, membutuhkan data OAP yang akurat dan terpilah.

Menurut dia, data terpilah OAP sangat penting untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat Orang Asli Papua di berbagai bidang pembangunan. 

Dengan tersedianya data tersebut, lanjut dia, pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan khusus bagi OAP secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata dia, data juga harus mampu menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan, serta kondisi wilayah.

"Melalui konsultasi Satu Data Indonesia ini, kita dapat berdiskusi dan menyatukan persepsi mengenai kebijakan serta standar pengelolaan data, termasuk penyediaan data sektoral, data statistik, dan data terpilah OAP di Provinsi Papua Selatan,"tambah dia.

Setelah menyampaikan sambutan, Agustinus Joko Guritno menabuh tifa pertanda Workshop Penyusunan Renaksi dan Pembahasan Daftar Data 2026 dibuka secara resmi.

 

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan

  • Tags:
  • -Transportasi Bus ASN
  • 120 Tahun Masuknya Injil
  • 121 Tahun Injil Merauke
  • 1447
  • 200 kupon
  • 2025–2029
  • 32
  • 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
  • 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
  • 8 Aksi Konvergensi

Share post :