Beritapapuaselatan.com, MERAUKE Pelaksana tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan membuka rapat kordinasi daerah (rakorda) se-tanah Papua disalah satu hotel Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu siang (16/10/2024). Rakorda yang mengusung tema unggul, maju dan berkeadilan ini berlangsung selama dua hari tanggal 16-17 Oktober 2024 disalah satu hotel Merauke. "Tentunya kita ingin tata kelola pengadaan barang dan jasa di tanah Papua ini semakin bagus dan meningkat" tutur Iwan Herniwan. Selain itu, sambungnya, implementasi realisasi produk dalam negeri dan usaha mikro kecil juga bisa terpenuhi. Herniwan menjelaskan, dalam pengadaan barang dan jasa yang harus diperhatikan adalah penanganan permasalahan agar pemerintah daerah bisa mandiri. Kemudian, konsolidasi pengadaan adalah bagian dari tingkat efisiensi. Mewakili Pj Gubernur Papua Selatan, Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan yang juga Pjs Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan begitu, kata dia, banyak dinamika yang terjadi dalam dunia pengadaan baik dari sisi regulasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia, tingkat komponen dalam negeri, proses tender, seleksi hingga pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, peran dari masing-masing pelaku

pengadaan barang dan jasa diharapkan saling bersinergi dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Sunarjo menyebut, tidak kalah pentingnya lagi yaitu etika pengadaan guna menghindari konflik kepentingan antara pihak terkait. Dia mengatakan, empat daerah otonom baru di tanah Papua harus berjuang maju dan dapat bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya. Dalam segala aspek pengadaan barang dan jasa termasuk indeks tata kelola pengadaan unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belum lagi, proses tender yang dilaksanakan. Apabila pokja tindak tidak melaksanakan fungsinya tentunya akan memberikan dampak yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya, penggunaan prodak dalam negeri juga harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan prodak dalam negeri dan prodak usaha mikro serta prodak usaha koperasi dalam rangka menyukseskan program bangga buatan sendiri. Sunarjo berharap kepada pemateri agar dapat memberikan pemahaman lebih luas dan secara menyeluruh kepada seluruh peserta rakorda agar dapat mempercepat pembangunan ditanah Papua. Peserta rakorda juga diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk menggali lebih mendalam ilmu-ilmu yang bermanfaat guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam mitigasi resiko pengadaan mulai dari awal proses pengadaan sampai pada serah terima hasil pekerjaan. Sementara itu, Kepala Biro Barang dan Jasa  Provinsi Papua Selatan, Petrus Olla Atawuwur dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa. Kemudian, menyusun rencana aksi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi diseluruh tanah Papua. Selanjutnya, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengamanan antar instansi atau pelaku pengadaan. Sekedar informasi, pserta rakorda PBJ tahun 2024 dari 42 kabupaten/kota se-tanah Papua dan ó provinsi se-tanah Papua, yang jumlahnya 208 peserta.

• admin berita
• 21 Okt 2024
• Dilihat: 32 Kali